BPJS KESEHATAN HARAMKAH? SOLUSINYA?

Date : 2015-Aug-05

BPJS HARAMKAH?
Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (dahulu Asuransi Kesehatan) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013 mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014.

Terlepas dari tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya termasuk di bidang kesehatan, sambutan dari masyarakat terhadap program ini sangat antusias ditunjukan dengan jumlah peserta yang terdaftar sebanyak 92 juta orang hanya dalam satu tahun pertama. Masyarakat berharap banyak bahwa dengan menjadi anggota pada program ini akan sangat membantu khususnya dalam mengatasi masalah biaya pemeriksaan kesehatan serta biaya rawat jalan dan atau inap yang memang dirasakan sangat mahal dalam kondisi ekonomi seperti sekarang.

Setelah hampir dua tahun program BPJS ini dilaksanakan dan pada pelaksanaannya masih terdapat kelemahn yang terus berusaha diperbaiki oleh pengelola, tetapi hasilnya dinilai cukup memberikan manfaat pada pesertanya termasuk pada ummat Islam yang juga menjadi peserta program ini. Namun secara mengejutkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada bulan Syaban 1436 H / Juni 2015 mengeluarkan Fatwa yang menyatakan bahwa Program Ini Haram (terdapat sebagian ketentuan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah).

Fatwa MUI ini didasarkan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa dengan alasan pengelolaan BPJS tidak sesuai dengan Syariah Islam karena didalamnya terindikasi terdapat unsur Riba (tambahan; al. biaya denda jika peserta terlambat membayar), Ghahar (penipuan; al. kurangnya transparansi pengelolaan keuangan) dan Maisir (perjudian; al. peserta mendapatkan dana yang lebih besar dari premi yang disetorkan atau tidak mendapatkan kompensasi apa-apa jika tidak melakukan pemeriksaan atau tindakan medis) tetapi juga disampaikan bahwa fatwa MUI bersifat legal opinion yang tidak mengikat dan program ini masih dapat diperbolehkan selama kondisi mendesak seperti saat ini apalagi bagi ummat Islam yang belum mampu, dan pemerintah diharapan segera untuk melakukan perbaikan agar program baru pengganti yang memenuhi prinsip syariah.

SOLUSINYA?
Fatwa MUI tentang BPJS secara esensi tidak terdapat kekeliruan, akan tetapi dalam proses komunikasi dan sosialisasinya dirasakan kurang bijak sehingga menimbulkan keresahan tentunya bagi peserta beragama Islam.

Saat ini berkembang juga opini mengusulkan solusi berupa pembentukan program BPJS Kesehatan Syariah, usulan ini sangat menarik dan mendapat simpati dari ummat Islam. Hal ini sebenarnya sudah pernah dikaji oleh ICMI Jawa Barat akhir tahun 2013 sebelum BPJS resmi dimulai. Hasil kajiannya antara lain menyatakan bahwa BPJS Syariah secara kajian syariah memang tepat akan tetapi jika memperhatikan segi kelayakan bisnis belum memadai dan memiliki resiko pada saat pelaksannannya.

Apabila BPJS Kesehatan Syariah dipaksakan dilaksanakan tanpa persiapan yang matang dan sosialisasi yang intensif akan menyebabkan beberapa dampak negatif antaralain terpecahnya jumlah perserta BPJS konvensional dengan BPJS Syariah sehingga jika salah satu program hanya memiliki peserta sedikit maka dampaknya premi yang harus ditanggung peserta menjadi tinggi, pembentukan badan usaha dan sistem baru yang memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit, serta hal ini juga dapat menimbulkan potensi masalah SARA.

Penulis secara pribadi berpendapat bahwa solusi terhadap masalah ini tidak hanya terjebak pada nama programnya konvensional atau syariah, tetapi tetap dapat mempertahankan program yang sudah ada tentunya dengan penyempurnaan antara lain harus terjalinnya kejasama dan dilakukannya konsultasi antara Pengelola BPJS dengan Pihak MUI agar prosedur dan teknis pelaksanaan program tersebut dapat berlaku umum, menguntungkan seluruh pihak serta juga tidak melanggar prinsip syariah Islam. Wallahu A'lam Bishawab.

Faisal Rakhman, SE.
Dosen dan Pudir Kemahasiswaan (AMIK dan STIBANKS Al Masoem)
Sumber: Wikipedia, Hilmi Sulaiman R. (Dir. Eks. PROKAMI-Jawa Barat), H. Maftuh Khalil (Ketua Bidang Fatwa Kota Bandung).

Alamat

Alamat Kontak
STIBANKS AL MASOEM
Yayasan Al Ma`soem Bandung
Jl. Raya Cileunyi Rancaekek No. 22
Jatinangor – Sumedang
Telp. (022) 7798204 – 7798340 - 08112139222
website: www.stibanks.com
email: info@stibanks.com

 

STIBANKS Group
Copyright © 2018 AL MA'SOEM